Jawa TimurMagetanPemerintah

Pemdes Pingkuk Gelar Musdes Perubahan APBDes 2026, Sesuaikan Anggaran dengan Kebutuhan Desa

×

Pemdes Pingkuk Gelar Musdes Perubahan APBDes 2026, Sesuaikan Anggaran dengan Kebutuhan Desa

Sebarkan artikel ini

MAGETAN, Gadabajranews.com – Pemerintah Desa Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Bendo, perangkat desa, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Musyawarah ini menjadi forum pembahasan sekaligus penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran desa agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi selama tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa Pingkuk, Ajis Santoso, menyampaikan bahwa perubahan APBDes merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Menurutnya, penyesuaian anggaran diperlukan agar pelaksanaan program desa dapat lebih tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perubahan APBDes ini merupakan langkah untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran desa dengan kebutuhan serta kondisi yang berkembang selama tahun anggaran berjalan. Harapannya, seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ajis Santoso.

Ia juga menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran harus melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan unsur terkait, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Musdes tersebut, Pemerintah Desa Pingkuk berharap penyesuaian APBDes Tahun Anggaran 2026 dapat semakin memperkuat pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan kepada warga.

Pemerintah desa juga berkomitmen untuk terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *