PEKANBARU, Gadabajranews.com – Upaya memperkuat sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kembali menjadi fokus Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Dialog Serap Aspirasi mengenai Transformasi Digital Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang digelar pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Acara berlangsung di Kantor Disnakertrans Provinsi Riau, Jalan Sarwo Edhie No. 3 Pekanbaru, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Ketua DPD KSPSI Riau Nursal Tanjung, unsur APINDO Riau, PT Transportasi Gas Indonesia RO 3, perwakilan Kemenaker, serta tamu undangan dari sejumlah perusahaan turut memberikan pandangan dan masukannya.
Koordinator Pembinaan Sistem dan Prosedur Disnakertrans Riau, Agustin ST, M.Si, yang hadir mewakili Kepala Disnakertrans Roni Rahmat, menyampaikan bahwa kasus kecelakaan kerja dan PAK masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan.
Agustin menjelaskan bahwa pelaporan kecelakaan kerja yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan masih kerap mengalami kendala.
“Keterlambatan pelaporan masih ditemukan, baik karena kurangnya informasi prosedur, faktor geografis, infrastruktur yang tidak memadai, sarana pendukung yang minim, hingga ketidaklengkapan bukti,” jelasnya.
Oleh sebab itu, transformasi digital dianggap sebagai langkah strategis yang harus segera direalisasikan.
“Sistem digital akan mempercepat pelaporan, mempermudah verifikasi, dan meningkatkan transparansi perlindungan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah pun dapat menyusun basis data nasional yang lebih akurat dan terintegrasi demi kebutuhan kebijakan K3,” ujarnya.
Agustin menambahkan bahwa dialog ini juga bertujuan mengumpulkan masukan dari seluruh pihak agar alur pelaporan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Ketua DPD KSPSI Riau, Nursal Tanjung, memberikan apresiasi atas pelaksanaan dialog tersebut. Ia menilai forum ini membuka ruang yang luas bagi pekerja untuk terlibat dalam proses perbaikan sistem pelaporan kecelakaan kerja.
“Kegiatan ini menjadi sarana bagi buruh untuk menyampaikan langsung keluhan maupun harapan kepada pemerintah. Kami memberikan masukan agar digitalisasi yang dibangun harus mempermudah pekerja, bukan menambah beban baru,” tegas Nursal.
Ia juga menyatakan komitmen KSPSI Riau untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keselamatan dan perlindungan pekerja.
“Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja perlu terus diperkuat. Jika muncul persoalan ketenagakerjaan, penyelesaiannya harus cepat, tepat, dan berkeadilan,” ujarnya.
